-Air Bersih Warga Jakarta Masih Seret-

Walau sudah menggunakan jasa pelayanan PT PAM Jaya, masyarakat Jakarta masih mengalami keterbatasan air bersih. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta wajib memandangnya sebagai permasalahan yang serius.

Karena, selain polusi udara, kelangkaan air bersih juga meng­akibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Terobosan men­cari cadangan air pun mesti dicari. Salah satunya, menyuling air laut.

PAM Jaya adalah perusahaan yang mengelola air bersih di wila­yah Jakarta. Perusahaan yang bu­kan bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bekerja sa­ma dengan dua operator, PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyon­nai­se Jaya (Palyja) dalam pendis­tri­busiannya.

Namun, air yang mereka pa­sok kerap mengundang keluhan. Se­lain kualitas air yang kurang ba­gus, pelanggan juga kerap dipu­singkan dengan debit atau volu­me air yang mereka terima. Wal­hasil, siapa lagi yang diru­gikan kalau bukan masyarakat atau pe­langgan?

Akibat jeleknya kualitas air, pa­ra pelanggan menjadi korban. Contohnya, warga Jalan Swa­sem­bada Barat dan Swasembada Timur, Kelurahan Kebon Ba­wang, Jakarta Utara, yang belum lama ini terserang penyakit ga­tal-gatal. Belum lagi, setiap kri­sis air terjadi, rentang waktunya bisa mencapai sepekan. Bahkan, war­ga sebagai pihak yang diru­gikan tidak bisa protes atau mendapat kompensasi.

Kalangan DPRD DKI Ja­karta menilai, Pemprov DKI ha­rus se­gera mengambil tindakan te­gas. Bila perlu, penyediaan air bersih didatangkan dari proses penyu­lingan air laut.

“Memang, proyek ini butuh dana besar. Tapi apa boleh buat, air baku di Jakarta sudah tidak cukup lagi. Harus di­cari tero­bo­s­an baru untuk menye­diakan pa­sokan air. Kalau perlu dibuat te­robosan seperti penyuli­ngan air laut,” saran anggota DP­RD Ko­misi B, H Nasrullah ke­pada Rak­yat Merdeka.

Sekarang, tuturnya, pengguna air kelas atas sudah mulai me­ngo­lah uangnya untuk mendapatkan air yang benar-benar bersih. Me­reka tidak lagi menggunakan air PAM. Kebanyakan, mereka me­milih menggunakan penyulingan air laut, seperti di wilayah Ancol dan Kapuk. Padahal, konsumen ter­sebut berperan sebagai konsu­men pensubsidi masyarakat kecil.

“Kami setuju dengan pemerin­tah mensubsidi masyarakat kecil. Tapi, dalam mensubsidi harus ada batasan-batasan. Kalau tidak ada batasan, pemerintah yang akan disulitkan. Soalnya, pemerintah te­lah menanggung biaya yang su­dah cukup besar. Apalagi, hutang PAM sebesar hampir Rp 530 mi­liar belum terlunasi,” jelasnya.

Adapun air tanah, tambah Nas­rullah, kondisinya kini tidak la­yak minum. Soalnya, sudah ter­kontaminasi limbah industri dan rumah tangga. Namun karena vi­tal­nya kegunaan air bagi masya­rakat, mereka tak ambil pusing meminumnya. Padahal mereka tahu, risiko penyakit akan terjadi beberapa tahun kemudian.

Hal itu, lanjutnya, dikarenakan keterbatasan jumlah air bersih. Buktinya, warga Jakarta menda­pat­kan air impor dari Jatiluhur dan Tangerang. Ongkosnya pun pasti mahal walau sudah disub­sidi. Itu bakal jadi permasalahan baru sebagai dampak keterbatas­an air belakangan ini,” terangnya.

Sementara anggota Komisi E, Subki mengatakan, untuk menja­min kesehatan masyarakat, Pem­prov sejatinya membuat wadah penampungan air hujan. Caranya, dengan memperbanyak ruang lingkup hijau atau hutan kota. Karena peluang tercemarnya air tanah lebih kecil ketimbang air sungai.

“Sayangnya, upaya Pemprov DKI menciptakan kandungan air bersih, masih sangat kurang. Ru­ang untuk resapannya saja tidak ada. Jadi, mau enggak mau kita ha­rus impor air dari Jatiluhur dan Tangerang,” katanya.

Kemudian, lanjutnya, kesehat­an masyarakat tergantung dari bu­ruk atau baiknya kualitas air. Maka, dengan memperkuat per­aturan daerah (perda) tentang Ren­cana Tata Ruang Wilayah, an­caman kesehatan masyarakat di­harapkan bisa ditanggulangi. “Me­mang, menata kota sesuai yang kita inginkan tidak mudah. Butuh waktu lama untuk mencip­takannya,” jelasnya.

Namun, beban Pemprov DKI Jakarta memenuhi kebutuhan air bersih ini nampaknya akan ter­bantu program Direktorat Jen­de­ral Cipta Karya Kementerian Pe­kerjaan Umum. Dimana dalam upa­ya mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) le­wat sektor air bersih, seluruh dae­rah di penjuru tanah air akan di­rangkul, termasuk Jakarta.

Akan tetapi menurut Direktur Jenderal Cipta Karya, Budi Yu­wono, jumlah tersebut kurang untuk memenuhi penyediaan air minum di seluruh daerah di Indo­nesia. “Di sektor air minum, dana APBN tinggal Rp 11,8 triliun sam­pai 15 tahun ke depan,” ujarnya.

 Menurutnya, jumlah tersebut kurang untuk memenuhi penye­dia­an air minum di seluruh dae­rah di Indonesia. Karenanya, Bu­di meminta pemda baik propinsi atau pun kota/kabupaten mem­ber­­dayakan daerahnya sendiri, ja­ngan terlalu bergantung dana AP­BN. “Cobalah daerah menarik in­vestor sendiri,” ungkap Budi.

Bila Jakarta benar-benar men­da­pat dana bantuan tersebut, ke­mungkinan itu adalah angin segar bagi masyarakat. Ancaman kese­hatan mereka jadi berkurang de­ngan bantuan ini. Meski demiki­an, pemerintah harus tetap me­ngontrol kualitas air yang biasa disalurkan PAM.
[RM]

Sumber : Harian Rakyat Merdeka dan RM Online, Selasa 8 Juni 2010

Photo : dok. istimewa